Pemerintah Gelontorkan Rp953 T untuk Papua

Pemerintah Gelontorkan Rp953 T untuk Papua

Pemerintah Gelontorkan Rp953 T untuk Papua  – Pemerintah mengaku telah mengeluarkan anggaran tambahan sebesar Rp 953 triliun untuk pembangunan Papua dan Papua Barat. Dana akan dbayarkan antara tahun 2005 dan 2021. Astera Primanto Bhakti, Drektur Jenderal Perimbangan Keuangan, mengatakan uang itu ddstribusikan dengan beberapa cara.

Mengutip dari bienvenueabord-lefilm.com Pertama, pembayaran transfer (TKDD) ke daerah dan desa sebesar Rp702,3 triliun. Kedua, alokasi belanja kementerian / lembaga untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp251,29 triliun.

Selain itu, sejak 2002 hingga sekarang, pemerintah juga telah memberikan dana khusus swadaya masyarakat (Otsus) dan dana infrastruktur lainnya (DTI) kepada Papua dan Papua Barat sebesar 138,65 triliun rupiah.

Ia mengatakan, dbandngkan dengan daerah lain dengan standar dan kondsi serupa, kedua provinsi ini memiliki dana yang lebih banyak.

Pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp1.000 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat selama hampir 20 tahun belakangan. Tapi, dana belum berdampak banyak.

Ia mengatakan, misalnya TKDD perkapita d Aceh hanya 6,4 juta, sedangkan TKDD perkapita d Papua 14,7 juta, dan TKDD perkapita d Papua Barat 10,2 juta.

Tidak hanya Aceh, namun wilayah lain yang nilai TKDD perkapitaanya masih jauh lebih rendah dari Papua dan Papua Barat antara lain Kalimantan Timur (4,9 juta per kapita), Maluku (7,1 juta per kapita) dan NTT (4,2 juta per kapita).

Ia mengatakan: “Dalam dua dekade terakhir, Papua dan Papua Barat memiliki dana yang besar. Dana Khusus Swadaya Masyarakat dan dana infrastruktur lainnya memang telah dalokasikan untuk Papua dan Papua Barat.”

Sayangnya, remitansi yang besar tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ketimpangan d Papua. Misalnya dari segi pendikan, angka buta huruf d Papua dan Papua Barat masih sekitar 22,1%.

Da berkata: “Ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Meski begitu, melihat penurunan, Papua dan Papua Barat memiliki tingkat buta huruf yang lebih tinggi daripada seluruh negeri.”

“Kita akan merevisi pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga menjad lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 pasal. Pasal 34 tentang dana dan pasal 76 tentang pemekaran,” ujar Mahfud.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddn meyakini Pemerintah Gelontorkan Rp953 T untuk Papua

revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan selesai pada tahun ini. Sebab, proses pembahasannya di Dewan sudah berjalan yang diawali dengan terbentuknya pimpinan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPR.

Comments are closed.