Jurus Sri Mulyani Biar Utang Pemerintah Tak Melonjak
Jurus Sri Mulyani Biar Utang Pemerintah Tak Melonjak
Jurus Sri Mulyani Biar Utang Pemerintah Tak Melonjak – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada beberapa strategi untuk menjaga rasio utang publik tidak lompat tinggi atau tidak melebihi batas aman menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara .
Berdasarkan tagihan, batas keselamatan rasio utang 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Beberapa strategi ini juga menanggapi respon Parlemen untuk sebagian kecil dari kerangka kerja dan kebijakan fiskal isu-isu makroekonomi (KEM-PPKF) tahun fiskal 2021 di DPR pleno, Jakarta, Kamis (2020/06/18 ).
Sri Mulyani mengatakan dalam kebijakan pembiayaan utang beberapa prinsip yang dijalankan pemerintah, antara lain bijaksana, atau kehati-hatian, kenyamanan untuk kegiatan produktif, biaya sumber daya yang efisien dan efisiensi, dan kebutuhan untuk mempertimbangkan keseimbangan makro.
“Dalam membuat pembiayaan utang komponen terdiri dari pinjaman dan obligasi negara, pemerintah masih melakukan segala kemungkinan sehingga risiko risiko utang kontrol dalam batas-batas yang aman dan tidak mengganggu keberlanjutan anggaran negara, “kata Sri Mulyani.
Mengatakan upaya untuk mengendalikan operasi dari pemerintah mengenai rasio utang tetap masalah kepatuhan dikelola dan Anda tahu bahwa tidak melebihi pagu 60% dari PDB.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, upaya untuk mengendalikan risiko utang publik juga akan dilakukan dengan menerapkan disiplin yang ketat di SBN dikejar diwajibkan hasil terus penurunan tren sejak 2021 dan tahun-tahun berikutnya.
“Pemerintah juga akan memperkuat penerapan aturan manajemen risiko, terutama dalam proses menilai utang dan mitigasi protokol saat deviasi indikator kinerja mengalami utang tumbuh,” katanya.
Harap dicatat, Departemen Keuangan mengatakan utang publik mencapai Rp 5258,57 triliun dolar pada akhir Mei 2020, atau meningkat Rp 86,09 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 5,172.48 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama 2019, utang publik naik menjadi Rp 686,68 triliun dari Rp 4,571.89 triliun.
Mengutip data dari edisi Juni 2020 APBN kita, klem pemerintah mencapai Rp 5258,57 triliun terdiri dari surat berharga negara (SBN) Rp 4,442.90 triliun dan pinjaman sebesar Rp 815,66 triliun.
Bila dilihat lebih detail, total pemerintah dalam bentuk surat berharga pemerintah mencapai Rp 4,442.90 triliun, terdiri dari Rp 3,248.23 mata uang domestik dan asing triliun (kurs) Rp 1194,67 triliun.
Adapun pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 805,72 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 9,94 triliun. pinjaman eksternal khusus terdiri dari Rp 316680000000000 bilateral, multilateral Rp 446,69 triliun Rp 42,35 triliun bank komersial, sementara mereka yang berasal dari pemasok null.